Kewenangan Lembaga Negara – Bank Soal PKn SMA

1. Perhatikan wewenang suprastruktur Politik jika diimplementasikan dalam kehidupan organisasi OSIS di sekolahmu !

1. Biro karya tulis ilmiah dan debat
2. Musyawarah Perwakilan Kelas
3. Perwakilan Kelas
4. Biro Kesenian
5. Wakil dan Ketua OSIS

Berdasarkan lembaga tersebut di atas, yang merupakan reflika atau mewakili lembaga suprastruktur dalam sistim organisasi di sekolah ditandai oleh nomor ….
(A) 1, 2, 3
(B) 1, 3, 4
(C) 1, 3, 5
(D) 2, 3, 5
(E) 3, 4, 5

2. Pada dasarnya Insfrasruktur Politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan
aspirasi rakyat, kecuali …
(A) Partai Politik
(B) Lembaga Negara
(C) Kelompok Penekan
(D) Kelompok Kepentingan
(E) Pendapat Umum bersama media massa.

3. Suatu aktivitas seseorang atau sekelompok orang untuk secara aktif dalam kehidupan
politik dinamakan …
(A) Sistem politik
(B) Dinamika politik
(C) Partisipasi politik
(D) Sosialisasi politik
(E) Komunikasi politik

4. Peran serta masyarakat dalam sistim politik Indonesia dilakukan di berbagai aktivitas, sesuai UU No. 9 tahun 1998 sebuah produk hukum yang dikeluarkan awal reformasi di Indonesia di dalamnya terdapat bentuk-bentuk dan Tata cara menyampaikan pendapat di muka umum, di bawah ini yang tidak sesuai dengan UU tersebut adalah.…
(A) Rapat Umum
(B) Mimbar Bebas
(C) Arak-arakan
(D) Unjuk Rasa
(E) Pawai

5. Salah satu perwujudan sikap positif warga negara dalam pengembangan demokrasi adalah …..
(A) Menyukseskan pemilihan umum yang jurdil dan luber
(B) Berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga
(C) Mengajak orang lain untuk memeluk agama yang dinyakininya
(D) Ikut serta dalam usaha meningkatkan kesejahteraan orang yang separtai
(E) Melaksanakan hak pilih dalam pemilu untuk mendapatkan keuntungan pribadi

6. Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political -framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha, disebut dengan…..
(A) Demokrasi
(B) Demokratis
(C) Pelayanan prima
(D) Pegawai yang baik
(E) Pemerintahan yang baik

7. Berikut tidak termasuk pada tatakelola pemerintahan yang baik dan diperlukan, yaitu:
(A) Pemerintahan yang demokratis,
(B) Mewujudkan efisiensi dalam menajemen sektor publik,
(C) Terwujudnya akuntabilitas publik,
(D) Tersedianya perangkat hukum yang memadai,
(E) Adanya sistem informasi yang bebas tanpa aturan

8. Tatakelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders, salah satu praktinya yaitu dengan …
(A) Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah
(B) merencanakan bersama LSM apa yang mau dilakukan di masa mendatang
(C) menyebarluaskan rencana yang belum pasti untuk diketahui masyarakat
(D) melaksanakan rencana pembangunan yang belum diajukan kepada DPR
(E) melaksanakan anggaran tahun yang sebelumnya untuk kegiatan masa depan

9. Perhatikan gambar berikut !

Sumber : medan.tribunnews.com

Berdasarkan gambar diatas, bentuk partisipasi dalam kegiatan politik warga negara sebagaimana ditunjukan oleh gambar diatas adalah ….
(A) ikut memilih dalam pemilihan umum
(B) berdemonstrasi menjatuhkan pemerintahan
(C) ikut antri dalam berbagai kegiatan masyarakat
(D) membantu masyarakat untuk antri dalam kegiatan
(E) membantu masyarakat dalam kegiatan gotong royong

10. Pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi negara berada di tangan
(A) DPR
(B) MPR
(C) presiden
(D) rakyat
(E) MA

11. Perhatikan gambar berikut !

Sumber : bidikbanten.com

Berdasarkan gambar diatas, bentuk partisipasi dalam kegiatan politik warga negara sebagaimana ditunjukan oleh gambar diatas adalah ….
(A) membawa poster demi kebaikan bangsa
(B) demonstrasi untuk perubahan secara damai
(C) berdemonstrasi menjatuhkan pemerintahan
(D) membantu masyarakat kehidupan berbangsa
(E) bersama-sama menolak pemerintah yang sah

12. Yang dimaksud dengan budaya politik kaula adalah ..
(A) Masyarakat hanya menerima kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
(B) Tidak ditemukan kesadaran politik dalam anggota masyarakat.
(C) Anggota masyarakat menyadari dan melaksanakan hak serta kewajiban politiknya.
(D) Tidak ada keinginan dalam kesadaran politik dalam anggota masyarakat.
(E) Anggota masyarakat memiliki peran yang aktif dalam kehidupan politik.

13. Berikut ini adalah salah satu sikap yang mencerminkan peduli terhadap Lembaga di sekolah sebagai cerminan Lembaga negara, yakni….
(A) Menghormati kebijakan wakil kepala sekolah bagian kekalianan yang menerapkan tata tertib sekolah dengan tegas
(B) Mengikuti pemilihan calon ketua OSIS di sekolah sendiri sebagai wujud dukungan pada sistem demokrasi di Indonesia
(C) Membuat Latihan kepemimpinan untuk organisasi sebagai kegiatan rutin sehingga tidak perlu izin pada pimpinan sekolah
(D) Mendukung setiap kebijakan ketua OSIS yang dapat menguntungkan pribadi dan kelompoknya
(E) Menggunakan PSAS dan atribut yang ditetapkan sebagai aturan bersama

14. Pada hakikatnya sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang berfungsi langgeng. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh …
(A) Almond
(B) Sukarna
(C) Robert Dahl
(D) David Easton
(E) Rusandi Sumintapura

15. Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan, yang terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dinamakan …
(A) Interest Group
(B) Pressure Group
(C) Political Figures
(D) Infrastruktur Politik
(E) Suprastruktur Politik

16.Perhatikan lembaga di bawah ini !

1. Lembaga swadaya masyarakat
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Dewan Perwakilan Daerah
4. Komisi Pemberantasan Korupsi
5. presiden dan Wakil Presiden
6. Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan lembaga tersebut di atas, yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistem politik Indonesia ditandai oleh nomor ….
(A) 1, 2, 3 dan 4
(B) 1, 3, 4 dan 5
(C) 1, 3, 5 dan 6
(D) 2, 3, 5 dan 6
(E) 3, 4, 5 dan 6

17. Keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menerapkan kedisiplinan yaitu …
(A) menyesuaikan budaya asing yang masuk dengan kebudayaan nasional
(B) memelihara dan menjaga stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
(C) pandai menggunakan waktu dan kesempatan yang ada dengan baik
(D) tidak terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang tercela
(E) adanya kesadaran dan ketaatan untuk mematuhi aturan yang berlaku

18. Lembaga yang berwenang untuk mengajukan calon hakim agung kepada DPR adalah ..
(A) Komisi Pemberantasan Korupsi
(B) Komisi Yudisial
(C) Komisi Pemerintahan
(D) Komisi Pemilihan Umum
(E) Komisi Perhakiman

19. Perhatikan kewenangan MPR:

1. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar,
2. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,
3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden,
4. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD,
5. Melantik Presiden dan Wakil Presiden,
6. Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden

Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan
Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ditandai oleh nomor …
(A) 1, 2, dan 3
(B) 2, 4, dan 6
(C) 3, 4, dan 5
(D) 3, 4, dan 6
(E) 4, 5, dan 6

20. Menurut pasal 2 ayat (1) Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca
Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari ….
(A) DPR dan MPR
(B) DPR dan DPD
(C) DPR dan DPRD
(D) DPD dan DPRD
(E) DPRD I dan DPRD II

21. Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD NRI Tahun 1945 pasal 11,
yaitu …
(A) menetapkan dan mengesahkan APBN tiap awal tahun
(B) mengangkat menteri-menteri untuk memimpin kementerian
(C) memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan
(D) mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain
(E) menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain

22. Menurut UUD NRI Tahun 1945, yang berwenang mengusulkan pemberhentian
presiden jika terjadi pelanggaran terhadap konstitusi adalah ….
(A) A Mahkamah Agung
(B) B Rakyat yang memilih
(C) C Mahkamah Konstitusi
(D) D Dewan Perwakilan Rakyat
(E) E Majelis Permusyawaratan Rakyat

23. Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD NRI Tahun 1945 pasal 23 ayat
1 dalam hal …
(A) menetapkan UU
(B) menyatakan perang
(C) menetapkan anggaran
(D) mengangkat duta dan konsul
(E) mengangkat menteri-menteri

24. Menurut Pasal 23F UUD UUD NRI 1945 Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih
oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari …..
(A) Mahkamah Agung
(B) Mahkamah Konstitusi
(C) Dewan Perwakilan Rakyat
(D) Dewan Perwakilan Daerah
(E) Badan Pengawas Keuangan

25. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh
Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan
pertimbangan …
(A) Mahkamah Agung
(B) Mahkamah konstitusi
(C) Dewan Perwakilan Daerah
(D) Badan Pemeriksa Keuangan\
(E) Pendapat Menteri Keuangan

26. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara, Pengelolaan
kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh Presiden beserta para menteri negara
selaku pemegang kekuasaan …
(A) federatif
(B) legislatif
(C) eksekutif
(D) yudikatif
(E) koordinatif

27. Menurut pasal 14 UUD NRI tahun 1945, Presdiden memberikan Grasi dan Rehabilitasi
dengan memperhatikan pertimbangan ….
A. Mahkamah Agung
B. Pengadilan Banding
C. Mahkamah Konstitusi
D. Menteri Hukum dan HAM
E. Dewan Perwakilan Rakyat

28. Menurut UUD 1945 dalam hal pemberian Amnesti oleh kepala Negara, presiden
meminta pertimbangan dari …
(A) Mahkamah Agung
(B) Pengadilan Banding
(C) Mahkamah Konstitusi
(D) Menteri Hukum dan HAM
(E) Dewan Perwakilan Rakyat

29. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah…
(A) Mahkamah Agung
(B) Mahkamah Konstitusi
(C) Dewan Perwakilan Rakyat
(D) Dewan Perwakilan Daerah
(E) Badan Pengawas Keuangan

30. Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan putusannya
bersifat final, adalah …
(A) Mahkamah Agung
(B) Mahkamah Konstitusi
(C) Dewan Perwakilan Rakyat
(D) Dewan Perwakilan Daerah
(E) Badan Pengawas Keuangan

31. Dibawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, kecuali ….
(A) Melakukan pengujian atas konstitusional Undang-Undang
(B) Memilih dan Memberhentikan Presiden dan wakil Presiden
(C) Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar
(D) Memutuskan perkara perselisihan mengenai hasil-hasil pemilihan umum
(E) Memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik.

32. Badan yang memiliki kewenangan judicial review atas peraturan di bawah Undang-Undang adalah …
(A) Mahkamah Agung
(B) Mahkamah Konstitusi
(C) Dewan Perwakilan Rakyat
(D) Dewan Perwakilan Daerah
(E) Badan Pemeriksa Keuangan

33. Berikut ini pemegang kekuasaan yudikatif yaitu…
(A) MPR
(B) MK
(C) Presiden
(D) DPR
(E) KPK

34. Keberadaan Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX UUD UUD NRI 1945 tentang
Kekuasaan Kehakiman. Pada dasarnya memiliki kewenangan dalam hal …
(A) Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung
(B) Melakukan pengawasan atas Anggota DPR
(C) Mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim
(D) Melakukan pengujian atas konstitusional Undang-Undang
(E) Memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik.

35. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim
agung, Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman
dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, Anggota
Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh…
(A) Presiden
(B) Mahkamah Agung
(C) Dewan Perwakilan Rakyat
(D) Dewan Perwakilan Daerah
(E) Badan Pengawas Keuangan

36. Menurut Pasal 23E UUD UUD NRI 1945 Lemabaga negara yang memiliki fungsi
berkaitan dengan fungsi pengawasan, berkenaan dengan pengelolaan keuangan Negara
adalah …
(A) Mahkamah Agung
(B) Mahkamah Konstitusi
(C) Dewan Perwakilan Rakyat
(D) Dewan Perwakilan Daerah
(E) Badan Pemeriksa Keuangan

37. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan
satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan
negara diserahkan kepada ….
(A) MA dan MK
(B) DPR dan DPD
(C) BPK dan DPD
(D) MPR dan DPR
(E) Presiden dan Wakil Presiden

38. APBN merupakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung jawab
pengelolaan keuangan negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya….
(A) kejayaan bangsa
(B) kemakmuran rakyat
(C) Kesejahteraan rakyat
(D) kemahmuran pemerintah
(E) kestabilan pemerintahan

39. Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan
nilai rupiah Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai
mata uang terhadapbarang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.
Untuk mencapai tujuannya, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut, kecuali…
(A) mengatur dan mengawasi Bank
(B) menetapkan kebijakan moneter
(C) melaksanakan kebijakan moneter
(D) lembaga negara yang independen
(E) mengatur kelancaran sistem pembayaran

40. Pada dasarnya suatu organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan
pemerintah, pada waktu yang sama, dan berkehendak memperoleh jabatan publik
adalah …..
(A) Partai Politik
(B) Organisasi Polik
(C) Kelompok Penekan
(D) Kelompok Kepentingan
(E) Organisasi Kemasyarakatan

41. Lembaga Negara yang memegang kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Konstitusi di Indonesia menurut Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah
(A) Dewan Perwakilan Rakyat
(B) Dewan Perwakilan Daerah
(C) Mahkamah Agung
(D) Majelis Permusyawaratan Rakyat
(E) Komisi Yudisial

42. Mesin Politik resmi di suatu Negara dan Kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi aktif disistem politik disebut
1) Suprastruktur Politik
2) Dewan Perwakilan Rakyat
3) Infrastruktur Politik
4) Majelis Permusyawaratan Rakyat

(A) 1,2 dan 3
(B) 1 dan 2
(C) 3 dan 4
(D) 1 dan 3
(E) Benar Semua

43. Praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan masyarakat.
SEBAB
Pemerintah dan rakyat duduk Bersama untuk untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi Bersama dan sekaligus merencanakan Bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan dimasa mendatang.

(A) Jika pernyataan benar, alasan benar dan keduanya memiliki hubungan sebab akibat
(B) Jika pernyataan benar, alasan benar tetapi keduanya tidak memiliki hubungan sebab akibat
(C) Jika pernyataan benar dan alasan salah
(D) Jika pernyataan salah dan alasan benar
(E) Jika pernyataan dan alasan salah

44. Yang tidak termasuk ke dalam kategori
(A) Infrastruktur politik adalah
(B) Partai Politik
(C) Kelompok kepentingan
(D) Kelompok penekan
(E) Media komunikasi politik
(F) Lembaga Negara

45. Membuat Undang-undang Bersama DPR merupakan kekuasaan
(A) Presiden
(B) MPR
(C) DPD
(D) DPRD
(E) MK

46. Bagian dari anggota MPR yang dipilih melalui Pemilu dari setiap Provinsi
(A) MK
(B) KY
(C) DPR
(D) DPD
(E) Presiden

47. Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakulikuler merupakan seatu bentuk
(A) Kewajiban Siswa
(B) Partisipasi Politik
(C) Simulasi PEMILU
(D) Mengikuti aturan sekolah
(E) Partisipasi politik di lingkungan sekolah

48. Berwenang mengubah dan menetapkan UUD, itu merupakan tugas dan wewenang dari
(A) MPR
(B) DPR
(C) DPD
(D) DPRD
(E) Presiden

49. Sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, disebut
(A) LSM
(B) Suprastruktur Politik
(C) Infrastruktur Politik
(D) Media Komunikasi Politik
(E) Kelompok penekan

50. Hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat, hal tersebut merupakan hak dari Lembaga negara
(A) MPR
(B) MK
(C) MA
(D) KY
(E) DPR

51. Lembaga negara Manakah yang memutus sengketa kewenangan Lembaga negara
(A) MK
(B) MA
(C) KY
(D) MPR
(E) DPR RI

52. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada
(A) Keadilan
(B) Stakeholders
(C) Kemanfaatan
(D) Kemanusiaan
(E) Persatuan

53. Pasal 6A ayat (1), menyatakan bahwa Presiden dari wakil presiden dipilih oleh
(A) MPR
(B) DPR
(C) MA
(D) Rakyat
(E) DPD

54. Komponen-komponen pemerintah pusat adalah
(A) Presiden, Menteri dan Gubernur
(B) Presiden, DPR, dan Menteri
(C) Presiden dan Menteri
(D) Presiden dan wakil presiden
(E) Presiden, MPR dan DPR

55. Kekuasaan tertinggi pemerintahan di negara Indonesia ada di tangan
(A) MPR
(B) DPR
(C) MA
(D) Presiden
(E) Rakyat

56. Salah satu wujud tata pemerintah yang baik yaitu adanya
(A) Citra Pemerintahan yang demokrasi
(B) Cita-cita Negara
(C) Tidak adanya korupsi
(D) Otoriternya pemerintah pusat
(E) Menipisnya angka kemiskinan

57. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bunyi dari…
(A) pasal 2 ayat 1
(B) pasal 2 ayat 2
(C) pasal 1 ayat 1
(D) pasal 1 ayat 2
(E) pasal 2 ayat 3

58. Lembaga pemerintahan yang berhak mengajukan undang-undang adalah..
(A) MPR dan Presiden
(B) DPR dan Presiden
(C) MK dan DPR
(D) MK dan MPR
(E) DPR dan MPR

59. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden tidak bisa sewenang-wenang akan tetapi dibatasi oleh..
(A) UUD 1945
(B) MPR
(C) DPR
(D) MK
(E) BPK

60. Lembaga yang mengawasi keuangan negara adalah…
(A) BPK
(B) KPK
(C) MK
(D) MA
(E) DPR

61. Secara formal rancangan undang-undang menjadi undang-undang disahkan oleh…
(A) DPR
(B) Presiden
(C) MPR
(D) MA
(E) MK

62. Perhatikan daftar unsur-unsur berikut.
1) Unsur Pemerintahan
2) Unsur Konstitusi
3) Unsur Rakyat
4) Unsur Swasta
5) Unsur Wilayah
Yang merupakan unsur pokok tata kelola pemerintahan yang baik adalah …
(A) 1), 2), 3)
(B) 2), 4), 5)
(C) 1), 2), 5)
(D) 1), 3), 4)
(E) 2), 3), 4)

63. Hak DPR untuk mengadakan penyelidikan mengenai suatu kebijakan pemerintah disebut…
(A) hak interplasi
(B) hak amandemen
(C) hak angket
(D) hak pribadi
(E) hak petisi

64. Pasal yang menyebutkan bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum adalah…
(A) pasal 1 ayat 1
(B) pasal 2 ayat 1
(C) pasal 3 ayat 1
(D) pasal 4 ayat 1
(E) pasal 5 ayat 1

65. Lembaga negara yang berwenang mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang adalah….
(A) DPR
(B) DPD
(C) Presiden
(D) MPR
(E) MA

66. Salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah…
(A) Melakukan kebijakan dengan melalui proses musyawarah melalui konsesus.
(B) Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
(C) Pertangungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat.
(D) Kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan.
(E) Perbedaan dalam suatu perlakuan dan pelayanan.

67. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, hal tersebut tercantum pada UUD 1945 pasal…
(A) 20 ayat 1
(B) 21 ayat 1
(C) 22 ayat 1
(D) 5 ayat 1
(E) 6 ayat 1

68. Selain dengan perbuatan langsung, partisipasi politik dapat dilakukan dengan cara…
(A) Demonstrasi
(B) Menulis opini melalui media massa
(C) Melakukan aksi kampanye
(D) Bergabung dengan partai politik
(E) membuat partai politik

69. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD merupakan kewenangan…
(A) DPR
(B) Presiden
(C) Gubernur
(D) MPR
(E) MK

70. Partisipasi politik merupakan … yang harus dilakukan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang berkesadaran politik dan baik.
(A) kekuasaan
(B) hak
(C) kewenangan
(D) kewajiban
(E) keinginan